Peluang Usaha Biro Perjalanan / Travel Agent

Dalam kehidupannya, secara kodrati manusia memiliki kebebasan bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan perjalanan sebagai perwujudan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta mempererat persahabatan dengan sesamanya. Salah satu sarana atau prasarana yang dibutuhkan manusia dalam melakukan suatu perjalanan tersebut adalah biro perjalanan.

Bidang usaha biro perjalanan hingga saat ini masih merupakan bidang usaha yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan baik untuk perjalanan wisata, ibadah, bisnis, dan lain-lain. Pada umumnya kegiatan biro perjalanan meliputi pengurusan tiket, penyelenggaraan paket wisata/paket ibadah, pemesanan akomodasi, pengurusan dokumen perjalanan, penyediaan alat transportasi, dan lain-lain.

Peluang usaha bisa di peroleh dari sisi manapun, peluang usaha merupakan sebuah misteri terkadang peluang itu mudah di lihat namun sering kali sulit di lihat. Kejelian kita meliat sebuah peluang dan kemampuan kita merubah menjadi peluang usaha, memberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengolah peluang usaha itu menjadi sebuah kemapanan bagi hidup kita.

Keberadaan bidang usaha biro perjalanan ini tampaknya dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang cenderung untuk mencari kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan perjalanannya sehingga tidak direpotkan dengan segala macam hal berkait dengan keperluan perjalanannya seperti tiket, reservasi hotel, paket wisata/paket ibadah dan lain-lain.

Jumlah penduduk yang besar, luas wilayah, dan banyaknya obyek-obyek wisata baik di dalam maupun di luar negeri merupakan potensi yang cukup besar bagi bidang usaha biro perjalanan. Namun demikian terjadinya krisis ekonomi dan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan perjalanan menjadikan usaha biro perjalanan juga terpengaruh. Kondisi demikian menjadikan usaha biro perjalanan mengalami kesulitan dan dampaknya sekitar 50% dari sebanyak lebih dari 3.000 perusahaan biro perjalanan mengalami kesulitan operasional.

Kondisi krisis ekonomi dan beberapa peristiwa baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri seperti perang di Irak, runtuhnya gedung WTC, merebaknya sindrom pernapasan akut (SARS), terjadinya kerusuhan dan konflik di beberapa daerah, meledaknya bom di beberapa tempat, terutama di Denpasar, Bali dan di Hotel J.W. Marriot, Jakarta telah mempengaruhi seseorang untuk melakukan perjalanan.

Kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 lalu telah menyebabkan biaya operasional perusahaan biro perjalanan mengalami pembengkakan. Sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri telah menyebabkan jumlah wisatawan atau seseorang yang melakukan perjalanan mengalami penurunan. Sebagai contoh, peristiwa ledakan bom di Denpasar, Bali telah memberikan dampak menurunnya jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali. Penurunan tersebut dikarenakan adanya ketakutan wisatawan akan dapat terjadi peristiwa yang sama atau adanya peringatan serta larangan berkunjung ke Bali dari pemerintah asal wisatawan manca negara.

Meski demikian dengan segala upaya dari pelaku usaha biro perjalanan, asosiasi, maupun pemerintah, kondisi tersebut mulai dapat diatasi sehingga saat ini seseorang sudah berangsur-angsur mulai tidak takut atau enggan lagi untuk melakukan perjalanan baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian usaha biro perjalanan ini berangsur mulai membaik kembali.

Adakah sebuah peluang itu mudah terlihat, tampaknya tidak. Peluang harus di amati, di cari dan di capai. Seandainya peluang itu begitu mudah di lihat, tidak ada perbedaan antara manusia yang beruntung dan yang tidak.

Biro perjalanan merupakan salah satu bidang usaha jasa yang bergerak di bidang jasa penyediaan berbagai fasilitas bagi seseorang yang akan melakukan perjalanan baik perjalanan wisata, bisnis, ibadah, dan lain-lain. Biro perjalanan adalah sebuah usaha jasa yang kegiatannya meliputi perencanaan, pengemasan, penyelenggaraan, dan penjualan komponen-komponen perjalanan dalam bentuk paket perjalanan, menyediakan layanan pemesanan dan penjualan tiket sarana transportasi, menyediakan layanan pemesanan dan penjualan akomodasi, dan menyediakan layanan pengurusan dokumen perjalanan. Selain kegiatan-kegiatan tersebut biro perjalanan dalam perkembangannya dapat pula menyelenggarakan kegiatan MICE (meeting, incentive, conference, and exhibition) serta perjalanan haji dan umroh.

Peluang usaha bisa di peroleh dari sisi manapun, peluang usaha merupakan sebuah misteri terkadang peluang itu mudah di lihat namun sering kali sulit di lihat. Kejelian kita meliat sebuah peluang dan kemampuan kita merubah menjadi peluang usaha, memberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengolah peluang usaha itu menjadi sebuah kemapanan bagi hidup kita.

Usaha ini berkembang seiring dengan permintaan dari masyarakat yang akan melakukan perjalanannya, dimana masyarakat memiliki kecenderungan mencari kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan perjalanannya. Masyarakat cenderung tidak mau direpotkan dengan masalah tiket, reservasi hotel, pengurusan dokumen perjalanan, dan lain-lain.

Di Indonesia biro perjalanan semula dikenal dengan biro perjalanan umum (BPU), namun saat ini lebih umum dikenal dengan biro perjalanan wisata (BPW) dan ada pula yang secara khusus dikenal dengan biro perjalanan haji dan umroh (BPHU). Khusus untuk biro perjalanan yang menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh harus pula mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Agama.

Biro perjalanan wisata (BPW) pada umumnya dapat menyediakan segala kebutuhan masyarakat yang menyangkut perjalanan, terutama perjalanan wisata seperti pengurusan tiket, pengurusan dokumen perjalanan, reservasi hotel, dan mempunyai paket wisata. Biro perjalanan haji dan umroh (BPHU) secara khusus menyelenggarakan paket haji dan umroh.

Saat ini di dalam negeri terdapat sedikitnya 3.022 perusahaan biro perjalanan yang tersebar di 30 propinsi dengan sedikitnya 676 cabang biro perjalanan (CBPW). Biro perjalanan tersebut sebagian besar tergabung dalam Association of The Indonesian Tour Travel Agency (ASITA). Namun demikian sekitar 25%-30% diantaranya belum tergabung dalam ASITA karena tidak ada keharusan sebuah biro perjalanan bergabung ke ASITA. Sementara itu beberapa biro perjalanan yang dapat menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh selain ada yang tergabung di ASITA juga ada yang tergabung dengan asosiasi muslim penyelenggara umroh dan haji (AMPUH) dan asosiasi sejenis lainnya.

Kondisi biro perjalanan saat ini tampaknya cukup memprihatinkan karena dari sejumlah biro perjalanan yang ada, sekitar 50% diantaranya mengalami kesulitan dalam operasionalnya baik dari sisi permodalan dan rendahnya jumlah wisatawan yang menggunakan jasa biro perjalanan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia serta beberapa peristiwa baik di dalam maupun luar negeri yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi perekonomian Indonesia yang sejak pertengahan tahun 1997 dilanda krisis menjadikan biaya operasional biro perjalanan juga membengkak. Hal ini disebabkan biaya-biaya seperti biaya telepon, listrik, transportasi, serta harga barang habis yang digunakan sebagai operasional biro perjalanan meningkat.

Beberapa peristiwa yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri juga mempengaruhi kinerja biro perjalanan. Peristiwa-peristiwa global seperti runtuhnya gedung WTC, perang di Irak, merebaknya sindrom pernapasan akut (SARS), dan lain-lain serta peristiwa di dalam negeri seperti terjadinya kerusuhan, konflik di beberapa daerah, meledaknya bom di beberapa tempat, terutama di Denpasar, Bali dan terakhir di Hotel J.W. Marriot, Jakarta menjadikan seseorang enggan melakukan perjalanan, terutama perjalanan wisata.

Akibat kondisi dan peristiwa-peristiwa tersebut maka kunjungan maupun perjalanan baik perjalanan wisata maupun perjalanan lainnya dari wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik yang memanfaatkan jasa biro perjalanan mengalami penurunan. Kondisi demikian mengakibatkan kinerja biro perjalanan juga mengalami penurunan dan dampaknya beberapa biro perjalanan harus melakukan efisiensi, termasuk melakukan PHK atau merumahkan sebagian karyawan serta menghentikan sementara usahanya.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, dalam tiga tahun terakhir hampir seluruh biro perjalanan di tanah air mengalami penurunan kinerja. Beberapa DPD Asita mengungkapkan bahwa dampak dari kondisi dan peristiwa-peristiwa tersebut sangat mempengaruhi kinerja biro perjalanan.

Misalnya DPD Asita Jakarta, dari sekitar 1.400 biro perjalanan baik anggota Asita maupun bukan anggota Asita saat ini sebanyak 30% masih menghentikan usahanya. Di Sumatera Utara, dimana dari sebanyak 170 biro perjalanan yang ada sekitar 20%nya masih belum aktif. Di Jawa Barat demikian pula, dimana saat ini sebanyak 10% dari sekitar 240 biro perjalanan belum aktif lagi. Sementara di Bali dari sebanyak 350 biro perjalanan yang ada sekitar 30% diantaranya hingga kini masih belum aktif lagi.

Biro perjalanan yang masih aktif pun bukannya tidak memiliki kesulitan karena dengan pemasukan yang diperolehnya, mereka harus tetap membiayai operasional perusahaan yang membengkak. Oleh karenanya banyak pula biro perjalanan yang melakukan efisiensi serta merumahkan untuk sementara atau bahkan memPHK karyawannya untuk mengurangi beban operasional.

Selain itu langkah sejumlah perusahaan biro perjalanan yang merumahkan untuk sementara atau memPHK karyawannya tersebut juga dikarenakan kegiatan perusahaan yang berkurang. Berdasarkan penelusuran CIC, saat ini biro perjalanan yang masih mampu bertahan lebih banyak menggantungkan operasionalnya pada pengurusan atau penjualan tiket dan pengurusan dokumen (visa, paspor, KIM’s) serta paket ibadah seperti haji/umroh dan ziarah. Sementara kegiatan lain seperti paket wisata kontribusinya masih relatif sangat rendah.

Usaha biro perjalanan di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1997 jumlah biro perjalanan mencapai 1.578 perusahaan dan sebanyak 545 cabang biro perjalanan. Pada tahun1998 jumlah biro perjalanan meningkat menjadi 1.691 perusahaan dengan sebanyak 564 cabang biro perjalanan.

Jumlah biro perjalanan di Indonesia pada tahun 1999 juga meningkat menjadi sebanyak 2.125 perusahaan dengan sebanyak 609 cabang biro perjalanan. Pada tahun 2000 jumlah biro perjalanan meningkat menjadi 2.560 perusahaan dengan sebanyak 654 cabang biro perjalanan.

Sementara pada tahun 2001 jumlah biro perjalanan menjadi 2.176 perusahaan dengan sebanyak 663 cabang biro perjalanan.

Biro perjalanan yang ada di dalam negeri tersebar di seluruh propinsi. Propinsi-propinsi yang banyak berdiri usaha biro perjalanan ini terutama daerah yang masyarakatnya berpotensi sering melakukan perjalanan dan atau merupakan daerah tujuan wisata utama. Propinsi-propinsi tersebut antara lain DKI Jakarta, Bali, Sumatera Utara, Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Adakah sebuah peluang itu mudah terlihat, tampaknya tidak. Peluang harus di amati, di cari dan di capai. Seandainya peluang itu begitu mudah di lihat, tidak ada perbedaan antara manusia yang beruntung dan yang tidak.

Hingga akhir tahun 2000, jumlah perusahaan biro perjalanan di DKI Jakarta mencapai 880 perusahaan biro perjalanan wisata (BPW) dan 268 perusahaan cabang biro perjalanan wisata (CBPW). Besarnya jumlah perusahaan BPW yang ada di wilayah ini cukup beralasan karena DKI Jakarta merupakan daerah pusat pemerintahan dan sentra bisnis di Indonesia serta jumlah penduduk yang relatif besar dengan tingkat pendapatan yang relatif lebih tinggi. Selain itu DKI Jakarta juga merupakan salah satu pintu masuk utama dari kunjungan orang asing atau wisatawan manca negara maupun pintu keluar utama bagi masyarakat yang mau ke luar negeri. Kondisi demikian menjadikan aktivitas perjalanan di DKI Jakarta relatif tinggi, sehingga usaha biro perjalanan di daerah ini juga berkembang cukup pesat.

Di propinsi Bali jumlah perusahaan biro perjalanan mencapai 300 perusahaan BPW dan 64 perusahaan CBPW. Propinsi Bali selama ini dikenal sebagai salah satu daerah tujuan utama wisata dunia. Dengan predikat tersebut maka aktivitas wisata di daerah ini cukup besar, sehingga kebutuhan sarana maupun prasarana wisata termasuk BPW relatif besar. Oleh karenanya usaha biro perjalanan di daerah ini berkembang cukup pesat.

Jumlah perusahaan biro perjalanan di propinsi Sumatera Utara mencapai 199 perusahaan BPW dan 15 perusahaan CBPW. Jumlah BPW yang cukup banyak di propinsi ini tampaknya dikarenakan propinsi ini merupakan salah satu daerah wisata yang cukup potensial. Propinsi ini juga merupakan salah satu daerah sentra bisnis sehingga aktivitas pebisnis juga relatif besar. Selain itu propinsi ini juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan juga merupakan salah satu pintu masuk dari kunjungan orang asing atau wisatawan manca negara maupun pintu keluar utama bagi masyarakat yang mau ke luar negeri.

Jumlah perusahaan biro perjalanan di propinsi Riau mencapai 131 perusahaan BPW dan 25 perusahaan CBPW. Banyaknya jumlah BPW di propinsi ini tampaknya dipengaruhi oleh letaknya yang berbatasan dengan negara tetangga yakni Singapura, dimana dekatnya jarak dengan Singapura tersebut memungkinkan wisatawan atau pebisnis baik dari Singapura maupun dari Indonesia melakukan perjalanan.

Di propinsi Jawa Timur jumlah perusahaan biro perjalanan mencapai 128 perusahaan BPW dan 39 perusahaan CBPW. Jumlah BPW yang cukup banyak di daerah ini tampaknya dikarenakan daerah ini terutama Surabaya dan sekitarnya merupakan salah satu sentra bisnis di Indonesia. Selain itu jumlah penduduk yang besar dan banyaknya daerah wisata yang tersebar di propinsi ini serta letaknya yang relatif dekat dengan Bali tampaknya mempengaruhi perkembangan jumlah BPW tersebut.

Sementara di propinsi Jawa Barat jumlah perusahaan biro perjalanan mencapai 125 perusahaan BPW dan 30 perusahaan CBPW. Cukup banyaknya perusahaan biro perjalanan di Jawa Barat tersebut tampaknya dipengaruhi oleh banyaknya daerah wisata yang tersebar di propinsi ini. Selain itu kegiatan bisnis yang berkembang di daerah ini serta jumlah penduduk yang relatif besar juga mempengaruhi perkembangan jumlah BPW.

Sedangkan di propinsi Jawa Tengah jumlah perusahaan biro perjalanan mencapai 100 perusahaan BPW dan 14 perusahaan CBPW. Propinsi Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai daerah wisata utama Indonesia dengan Borobudur sebagai daerah tujuan wisata utamanya. Propinsi ini juga mengalami perkembangan bisnis terutama di daerah Semarang dan sekitarnya serta memiliki jumlah penduduk yang relatif besar. Kondisi demikian menjadikan usaha biro perjalanan di daerah ini cukup berkembang.

Pada tahun yang sama secara khusus di propinsi Maluku tidak tercatat adanya usaha BPW maupun CBPW. Tidak tercatatnya usaha BPW maupun CBPW di propinsi ini tampaknya dipengaruhi oleh adanya situasi dan kondisi yang berkembang pada saat itu, dimana di daerah tersebut tengah dilanda konflik antar kelompok yang mengakibatkan aktivitas yang memerlukan jasa biro perjalanan menjadi menurun atau bahkan terhenti sehingga usaha biro perjalanan juga terhenti.

Peluang usaha bisa di peroleh dari sisi manapun, peluang usaha merupakan sebuah misteri terkadang peluang itu mudah di lihat namun sering kali sulit di lihat. Kejelian kita meliat sebuah peluang dan kemampuan kita merubah menjadi peluang usaha, memberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengolah peluang usaha itu menjadi sebuah kemapanan bagi hidup kita.

Syarat umum pendirian biro perjalanan tampaknya seperti halnya pendirian badan usaha pada umumnya, namun ada beberapa tambahan syarat yang harus dipenuhi seperti harus memiliki paket wisata, memiliki tenaga ahli, dan lain-lain. Sejalan dengan tidak adanya lagi Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang saat ini berubah menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata maka perijinan pendirian biro perjalanan tidak lagi melalui Kanwil Parpostel hingga tingkat departemen melainkan melalui Dinas Pariwisata Daerah (Diparda). Kebijakan ini karena juga terkait dengan peraturan tentang otonomi daerah (otoda).

Cepat menyikapi sebuah peluang usaha memberikan kita ruang dan waktu lebih luas untuk mencapai kesejahteraan.

Syarat-syarat pendirian biro perjalanan secara umum hampir sama, namun tiap-tiap Diparda memiliki aturan-aturan khusus tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Misalnya, besarnya modal dasar minimal, dimana Diparda DKI Jakarta yang mensyaratkan sebesar Rp 500 juta, Diparda Jawa Barat dan Diparda Bali mensyaratkan modal dasar minimal Rp 200 juta, namun Diparda Sumatera Utara dan Jawa Timur tidak mensyaratkan modal dasar minimal. Atau misalnya lagi luas kantor, dimana Diparda DKI Jakarta dan Diparda Bali mengharuskan luas kantor minimal 60 m2, namun Diparda Sumatera Utara dan Diparda Jawa Barat mensyaratkan luas minimal kantor 40 m2 dan Diparda Jawa Timur tidak mensyaratkan minimal luas kantor.

Adakah sebuah peluang itu mudah terlihat, tampaknya tidak. Peluang harus di amati, di cari dan di capai. Seandainya peluang itu begitu mudah di lihat, tidak ada perbedaan antara manusia yang beruntung dan yang tidak.

Sebagai gambaran berikut disajikan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam pendirian biro perjalanan yang mengacu pada peraturan Diparda DKI Jakarta antara lain :

  • Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I
  • Mengisi formulir permohonan
  • Copy akte pendirian perusahaan (PT atau Koperasi); yang didalamnya tercantum
  • Maksud dan tujuan usaha yakni
    • perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata
    • penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen
    • penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual
    • penyediaan layanan angkutan wisata
    • pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata
    • pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan
    • penyelenggaraan perjalanan ibadah agama
    • penyelenggaraan perjalanan insentif
  • Maksud dan tujuan usaha yakni
  • Modal dasar perusahaan minimal Rp 500 juta
  • Copy pengesahan akte
  • Copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat keterangan domisili dari lurah dan camat setempat
  • Izin tempat usaha terkait dengan Undang Undang Gangguan (UUG)
  • Akte jual beli atau bukti sewa kantor
  • Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Peruntukan Bangunan (IPB) bangunan kantor
  • Bukti setor modal pada rekening perusahaan minimal Rp 300 juta
  • Referensi bank
  • Proyek proposal/hasil studi kelayakan
  • Memiliki tenaga ahli di bidang BPW minimal 3 orang
  • Luas kantor minimal 60 m2

Selain itu dalam pengajuan permohonan pendirian biro perjalanan juga dilampirkan

  • Copy KTP pemohon
  • Daftar riwayat hidup pemohon dan seluruh staf
  • Daftar riwayat hidup tenaga ahli/referensi
  • Struktur organisasi perusahaan
  • Denah lokasi kantor
  • Denah ruang kantor

Peluang usaha bisa di peroleh dari sisi manapun, peluang usaha merupakan sebuah misteri terkadang peluang itu mudah di lihat namun sering kali sulit di lihat. Kejelian kita meliat sebuah peluang dan kemampuan kita merubah menjadi peluang usaha, memberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengolah peluang usaha itu menjadi sebuah kemapanan bagi hidup kita.

Klasifikasi skala usaha biro perjalanan di dalam negeri sejak tahun 1997 hingga saat ini tampaknya tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. Klasifikasi skala usaha biro perjalanan sebelumnya didasarkan pada SK Menparpostel No. KM.84/PW.102/MPPT-88 dan SK Dirjen Pariwisata No. Kep.07/U/II/91.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka biro perjalanan diklasifikasikan menjadi empat golongan yakni BPU Kelas A, B, C, D. Kelas biro perjalanan umum tersebut dinyatakan dengan gambar/simbol CAKRA yakni sebagai berikut: untuk BPU kelas A dengan simbol Cakra 4, BPU kelas B dengan simbol Cakra 3, BPU kelas C dengan simbol Cakra 2, dan BPU kelas D dengan simbol Cakra 1.

BPU Kelas A dengan simbol Cakra 4 merupakan perusahaan biro perjalanan berskala besar yang pada umumnya telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. BPU Kelas B dengan simbol Cakra 3 merupakan perusahaan biro perjalanan berskala menengah. Sementara BPU Kelas C dengan simbol Cakra 2 merupakan perusahaan biro perjalanan berskala kecil. Sedangkan BPU Kelas D dengan simbol Cakra 1 merupakan perusahaan biro perjalanan berskala kecil sekali.

Penetapan klasifikasi biro perjalanan tersebut didasarkan pada kriteria yang dipergunakan untuk menilai kemampuan dan kesiapan dalam memberikan pelayanan yang meliputi berbagai unsur yaitu unsur fisik yang meliputi kantor, lokasi dan luas, bangunan kantor dan sarana kantor; unsur administrasi yang meliputi administrasi direksi, administrasi pegawai dan administrasi surat menyurat; unsur sarana/prasarana yang meliputi angkutan wisata, kantor cabang; unsur manajemen/tenaga kerja yang meliputi organisasi, tenaga kerja dan pendidikan/pengalaman; unsur permodalan meliputi besarnya modal kerja perusahaan; unsur kegiatan usaha meliputi paket wisata, hasil usaha, keagenan, keanggotaan organisasi/asosiasi dan jaminan sosial; dan unsur pemasaran/penjualan meliputi negara pasaran, kegiatan pemasaran dan bahan promosi. Setiap unsur penilaian tersebut diatas diberi bobot/nilai. Unsur-unsur penilaian ditinjau dari segi kebutuhan operasional perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam unsur mutlak (M), penting (P), dan diperlakukan (D). Pengklasifikasian tersebut setiap tiga tahun sekali, namun pimpinan biro perjalanan dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali klasifikasi yang diberikan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak berjalannya pengklasifikasian usaha biro perjalanan hingga saat ini sesuai dengan kebijakan yang ada. Beberapa faktor tersebut antara lain berubahnya Deparpostel menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta kaitannya dengan otonomi daerah, dimana hal tersebut menjadikan masalah perijinan, pembinaan, dan pengawasan khususnya untuk biro perjalanan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat yang dalam hal ini Diparda. Perubahan ini termasuk pula dalam pengklasifikasian biro perjalanan. Namun demikian tampaknya sebagian besar Diparda yang ada belum siap dan mampu melakukan pengklasifikasian karena terkait dengan masalah dana dan sumberdaya manusia yang ada.

Selain itu, oleh karena biro perjalanan merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa maka kinerjanya dapat dikatakan tidak menentu dan dapat berubah dengan cepat setiap saat, dimana pada suatu saat kinerjanya bagus, namun di lain waktu kinerjanya menurun dan sebaliknya. Sehingga menjadikan kendala tersendiri dalam pengklasifikasiannya.

Faktor lain yang juga mendorong tidak adanya lagi pengklasifikasian biro perjalanan adalah seringkali ditemukan adanya laporan kegiatan dari biro perjalanan yang cenderung tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ada kecenderungan dari biro perjalanan yang menginginkan mendapat pengakuan klasifikasi yang lebih tinggi dengan maksud dapat menjaring pelanggan lebih banyak.

– Biro Perjalanan Skala Besar

Biro perjalanan yang termasuk klasifikasi usaha besar adalah biro perjalanan yang memiliki kemampuan menyelenggarakan seluruh jenis usaha biro perjalanan antara lain :

– Mampu menyediakan tiket transportasi baik untuk perjalanan di dalam maupun luar negeri. Pada biro perjalanan skala besar ini umumnya memiliki akses langsung (online) dengan perusahaan penyedia tiket, terutama transportasi udara baik nasional maupun internasional,

– Mampu menyelenggarakan berbagai paket perjalanan wisata di beberapa obyek wisata di dalam negeri (inbound) maupun luar negeri (outbound),

– Mampu menjalin kerjasama dengan pihak penyedia akomodasi, terutama hotel baik hotel bintang maupun non bintang di dalam negeri maupun di luar negeri,

– Memiliki hubungan dengan perusahaan biro perjalanan internasional

– Mampu melakukan pengurusan dokumen perjalanan,

– Memiliki dan mampu menyelenggarakan MICE,

– Mampu menyelenggarakan paket haji dan umroh,

– Memiliki cabang biro perjalanan di beberapa daerah atau di luar negeri.

– Biro Perjalanan Skala Menengah

Biro perjalanan dengan kualifikasi usaha menengah pada umumnya dapat menyelenggarakan kegiatan seperti biro perjalanan berskala besar, namun kegiatannya tidak sebesar pada biro perjalanan skala besar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh biro perjalanan skala menengah antara lain :

– Mampu menyediakan tiket transportasi baik untuk perjalanan di dalam maupun luar negeri. Meski sudah memiliki akses langsung, namun umumnya memiliki keterbatasan seperti tiket berasal dari perusahaan penyedia transportasi di beberapa kawasan tertentu saja, misalnya hanya di kawasan Asia Pasifik,

– Paket perjalanan yang ditawarkan baik inbound dan khususnya outbound juga terbatas,

– Kerjasama dengan pihak penyedia akomodasi seperti hotel yang dapat dilakukan umumnya juga terbatas pada hotel-hotel tertentu saja,

– Mampu melakukan pengurusan dokumen perjalanan, walaupun terbatas pada beberapa negara,

– Umumnya mampu menyelenggarakan MICE dalam skala yang tidak besar,

– Mampu menyelenggarakan paket haji dan umroh, namun umumnya hanya untuk paket umroh.

– Biro Perjalanan Skala Kecil

Biro perjalanan dengan kualifikasi usaha kecil pada umumnya kegiatan usahanya sangat terbatas. Kegiatan yang dilakukan oleh biro perjalanan berskala kecil ini antara lain :

– Pada umumnya hanya mampu menyediakan tiket untuk perjalanan di dalam negeri,

– Paket perjalanan yang ditawarkan umumnya baru terbatas pada paket perjalanan di dalam negeri,

– Belum dapat melakukan pengurusan dokumen perjalanan,

– Belum dapat menyelenggarakan MICE,

– Belum dapat menyelenggarakan paket haji dan umroh.

Sebagian besar biro perjalanan yang ada di dalam negeri hingga saat ini adalah biro perjalanan yang berskala menengah. Jumlah biro perjalanan berskala menengah ini mencapai 1.269 perusahaan. Sementara urutan berikutnya adalah biro perjalanan berskala kecil yang hingga saat ini mencapai 1.058 perusahaan. Sedangkan jumlah biro perjalanan yang berskala besar jumlahnya lebih sedikit yang hingga saat ini mencapai 695 perusahaan.

Peluang usaha bisa di peroleh dari sisi manapun, peluang usaha merupakan sebuah misteri terkadang peluang itu mudah di lihat namun sering kali sulit di lihat. Kejelian kita meliat sebuah peluang dan kemampuan kita merubah menjadi peluang usaha, memberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengolah peluang usaha itu menjadi sebuah kemapanan bagi hidup kita.

Adakah sebuah peluang itu mudah terlihat, tampaknya tidak. Peluang harus di amati, di cari dan di capai. Seandainya peluang itu begitu mudah di lihat, tidak ada perbedaan antara manusia yang beruntung dan yang tidak.

Cepat menyikapi sebuah peluang usaha memberikan kita ruang dan waktu lebih luas untuk mencapai kesejahteraan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.